TIMES BLITAR, JOMBANG – Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, akhirnya memberikan penjelasan langsung terkait dinamika internal PBNU seusai menghadiri forum para kiai sepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Tebuireng, Kecamatan Diwek, Jombang, Sabtu (6/12/2025).

Pertemuan yang berlangsung selama lebih dari lima jam itu menjadi ruang klarifikasi terbuka pertama bagi Gus Yahya, di tengah memanasnya isu internal organisasi.

Kepada wartawan, Gus Yahya mengaku sangat terharu dapat bersilaturahmi sekaligus memberi penjelasan secara langsung di hadapan para sesepuh NU.

“Saya tadi sudah menghadap para kiai dan ibu nyai sesepuh kita. Saya sangat bersyukur dan terharu karena beliau-beliau masih peduli terhadap NU,” ujarnya saat ditemui usai forum.

Gus Yahya menjelaskan bahwa perwakilan Syuriah juga hadir dan turut menyampaikan laporan resmi. Prof. Muhammad Nuh dan KH Nurhidayat mewakili Rais Aam dalam memaparkan latar belakang dinamika yang belakangan menghangat.

Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya membawa seluruh dokumen dan data pendukung untuk menjawab berbagai tuduhan yang menjadi dasar langkah Syuriah PBNU selama ini.

“Semua sudah saya jawab dengan tuntas. Saya membawa setumpuk dokumen, lengkap dengan penjelasan dari saudara Sumantri selaku pemegang pembukuan keuangan PBNU,” tegasnya.

Gus Yahya menyebut kesempatan klarifikasi tersebut sebagai momen penting, sekaligus ruang dialog yang selama ini belum pernah terjadi secara langsung.

“Kami sejak awal berkhidmah dengan niat tulus. Kami sangat berharap para ulama mempertimbangkan masa depan tatanan organisasi,” pungkasnya.

Forum para Mustasyar dan sesepuh NU yang digelar di Tebuireng itu berlangsung sejak pukul 13.00 WIB hingga 18.30 WIB. Pertemuan ini membahas secara mendalam dinamika panas yang terjadi di struktur PBNU, terutama isu pencopotan Ketua Umum.

Dalam konferensi pers setelah forum, HM Abdul Mu’id dari Lirboyo Kediri—didampingi KH Abdurrahman Kautsar Ploso dan KH Imron Mutamakkin Pasuruan—membacakan hasil musyawarah.

“Forum berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART,” tegas Abdul Mu’id.

Selain menilai langkah tersebut cacat prosedur, para kiai juga menekankan bahwa keputusan strategis harus ditempuh melalui mekanisme organisasi yang sah dan berjenjang.

Meski demikian, forum tidak mengabaikan laporan mengenai adanya potensi pelanggaran atau kekeliruan dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum. Karena itu, para sesepuh meminta evaluasi komprehensif melalui jalur organisasi.

“Forum melihat ada informasi kuat terjadinya kekeliruan serius. Itu butuh klarifikasi menyeluruh melalui mekanisme internal,” lanjutnya.

Para kiai sepakat bahwa rapat pleno untuk menetapkan Penjabat Ketua Umum PBNU tidak boleh dilaksanakan sebelum seluruh proses musyawarah dan penelaahan tuntas dilakukan sesuai AD/ART.

Para sesepuh juga mengingatkan agar seluruh pihak menahan diri dan tidak membawa persoalan ke luar tubuh NU.

“Persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah,” ujar Abdul Mu’id. (*)