BLITAR – Meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) satu kali mungkin menjadi prestasi. Namun mempertahankannya selama satu dekade berturut-turut merupakan indikator kuat bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Hal itu kembali dibuktikan Pemerintah Kabupaten Blitar setelah berhasil mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Pencapaian tersebut menjadi WTP ke-10 secara berturut-turut yang diraih Kabupaten Blitar. Raihan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Blitar Rijanto di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026).

WTP Bukan Sekadar Penghargaan

Bupati Blitar Rijanto menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan hasil dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran.

"Alhamdulillah, Kabupaten Blitar kembali meraih Opini WTP dari BPK RI untuk yang ke-10 kali berturut-turut atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Semoga capaian ini menjadi bukti komitmen kita bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional demi pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Menurut Rijanto, capaian tersebut harus dimaknai sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sebab, akuntabilitas keuangan pada akhirnya bermuara pada efektivitas program pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Akuntabilitas Menjadi Fondasi Pelayanan Publik

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun demikian, opini tersebut bukan berarti tanpa tantangan.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen memperkuat sistem pengawasan internal serta terus melakukan penyempurnaan tata kelola agar setiap rupiah anggaran daerah mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Prestasi ini bukanlah tujuan akhir, namun menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik," tegas Rijanto.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut juga menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan lintas periode pemerintahan. Konsistensi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

BPK Ingatkan Jangan Cepat Berpuas Diri

Di tengah apresiasi atas capaian tersebut, Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Yuan Candra Djaisin mengingatkan bahwa opini WTP tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah.

Menurutnya, opini tertinggi dari BPK harus menjadi instrumen evaluasi sekaligus pemacu untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

"Opini WTP harus menjadi pemacu untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya.

Pesan tersebut penting mengingat tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin kompleks, mulai dari efektivitas belanja daerah hingga optimalisasi program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Modal Menuju Daerah yang Lebih Kompetitif

Dalam penyerahan LHP tersebut, Bupati Rijanto didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar serta Inspektur Kabupaten Blitar yang juga menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah. Kehadiran unsur legislatif dan pengawas internal menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.

Raihan WTP ke-10 berturut-turut menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Blitar. Tidak hanya mencerminkan profesionalisme dan integritas birokrasi, tetapi juga menjadi modal strategis untuk memperkuat daya saing daerah di tengah tuntutan pembangunan yang semakin dinamis.

Dengan kolaborasi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat, Kabupaten Blitar optimistis dapat terus mempertahankan kualitas tata kelola keuangan sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(*)