TIMES BLITAR, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino menerima pengaduan dari petani kelapa sawit. Para petani mengeluh bahwa harga tandan buah segar (TBS) sawit di kalangan petani masih jauh di bawah harga normal.

"Banyak pabrik pengolah Crude Palm Oil biasa (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah yang membatasi pembelian TBS sawit dari petani akibat tangki penampungan CPO mereka telah penuh," terang Harris yang menerima pengaduan melalui sambungan telepon internasional dalam kunjungan kerja ke Belanda, Sabtu (25/6/2022).

Ia menyampaikan, pelarangan ekspor memang sudah dicabut sejak tanggal 23 Mei 2022. Akan tetapi, dalam kenyatannya proses ekspor sebagaimana diadukan banyak petani belum berjalan lancar sepenuhnya.

"Sampai saat ini kuota ekspor masih dibatasi sebesar 300 ribu ton per bulan untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng domestik, melalui mekanisme Domestik Market Obligation (DMO) sebesar 20%," ucapnya.

Padahal, menurut Harris dalam kondisi normal ekspor CPO nasional berkisar antara 2.0 - 2.5 juta ton. Kondisi demikian bisa dibayangkan, bahwa antrian ekspor mengular dan terpaksa produksi CPO ditampung di kilang-kilang CPO.

"Kalau kilangnya penuh, tentu produksi pabrik harus berhenti, karena mau disimpan di mana hasil CPO-nya," sebut Anggota Dapil IX Jateng tersebut.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan solusi dengan membuka keran yang membolehkan ekspor tanpa melalui mekanisme DMO. Selanjutnya diterapkan kebijakan bahwa ekspor dikenakan biaya tambahan sebesar $200 per ton kepada pemerintah.

Biaya ini, lanjut Harris, diluar pungutan ekspor sebesar $200 per ton dan bea keluar (BK) sebesar $288 per ton yang selama ini sudah berlaku. Sehingga total yang harus dibayarkan oleh pengusaha adalah sebesar $688 per ton.

Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, ketika harga CPO internasional di level $1.500 per ton, pengusaha masih mendapatkan netto sebesar $812 per ton. Bagi pengusaha yang kilang CPO-nya sudah hampir penuh, hal tersebut bisa jadi jalan keluar.

"Dengan turunnya harga CPO dunia dua pekan ini, maka ini menjadi pilihan yang sulit," ucapnya.

Di sisi lain, persoalan juga menyangkut kapal tanker pengangkut sawit yang tidak tersedia. Sejak pemberlakuan pelarangan ekspor, kapal tanker sudah melayani trayek lain dan butuh waktu untuk memperbaiki jalur logistik laut.

Ia mengakui satu kebijakan yang melawan mekanisme pasar membawa dampak panjang. Mengingat sudah tersedianya bahan baku CPO untuk industri minyak goreng dalam negeri. Karena itu, ia menyarankan Mendag mengambil langkah drastis menyelamatkan petani sawit dengan melepaskan batasan ekspor sementara agar kilang-kilang CPO bisa dikosongkan.

Sebab dengan kosongnya kilang CPO, maka pabrik pengolahan CPO bisa mulai menampung TBS sawit dari petani. Semakin lama keputusan diambil, maka semakin sulit kehidupan 2,67 juta petani sawit akibat rusaknya kebun mereka.  

"Dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk memulihkannya dan tidak mungkin bisa ditanggung petani sawit. Akibatnya hanya para raksasalah yang akan berkuasa," kata Harris Turino. (*)