TIMES BLITAR, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR RI) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, dan Anggota Komisi V DPR RI Cen Sui Lan meninjau penanganan bencana longsor di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (10/3/2023).

Bencana tanah longsor terjadi pada Senin 6 Maret 2023 lalu, hingga menyebabkan kerusakan rumah warga dan korban jiwa.

Menteri PUPR RI mengatakan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana longsor yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan Kementerian PUPR RI adalah relokasi permukiman warga bekerja sama dimana tanahnya disediakan pemerintah daerah. Hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak longsor dilakukan dengan membangun rumah khusus tahan gempa dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

"Segera siapkan pengangkutan RISHA sebanyak 100 unit dari stock di Palembang sebagai  Huntap di titik relokasi yang aman dari risiko longsor dan sudah disiapkan tanahnya oleh Pemkab Kepulauan Natuna. Untuk mempercepat, masyarakat Kecamatan Serasan harus dilibatkan," kata Menteri PUPR RI.

Menteri PUPR RI memperkirakan, jika lahan sudah siap tersedia, maka pembangunan fisiknya kira-kira akan dapat selesai dalam waktu 3 bulan karena pembangunannya tidak begitu sulit dengan metode knock down RISHA yang sudah ada. Titik relokasi permukiman nantinya juga dilengkapi dengan infrastruktur pendukung, termasuk jaringan air bersih, sanitasi dan musholla untuk warga terdampak.

“Dengan pengangkutan dan pemasangan panel RISHA kita membutuhkan sekitar 3 bulan, termasuk untuk penyediaan prasarana dan sarana air bersih, sanitasi dan jalan lingkungan,” kata Menteri Basuki.

Rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana di Kepulauan Natuna tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi sebagai upaya untuk membangun kembali (build back better) permukiman baru yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana. Relokasi 100 rumah warga terdampak penting dilakukan karena berada di zona merah kerentanan tinggi terhadap bencana longsor.

Sebelum program relokasi sebagai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, Kementerian PUPR RI melakukan penanganan tanggap darurat bencana tanah longsor yang telah memasuki hari ke-4 di Natuna dengan mengerahkan alat berat untuk membantu proses evakuasi, pembersihan lumpur, dukungan sarana dan prasana bagi pengungsi, dan membuka jalur terdampak longsor.

Menteri PUPR RI menginstruksikan agar segera dilakukan perbaikan kondisi Jalan Lingkar Pulau Serasan sepanjang kurang lebih 15 km hingga 20 km yang terdampak tanah longsor.

"Perbaikan Jalan Lingkar Pulau Serasan diperlukan untuk membantu distribusi bantuan logistik, ditargetkan dalam waktu 2-3 hari selesai dan kalau sudah terbuka harus dibersihkan dari sisa lumpur longsoran. Perbaikan yang dilakukan termasuk pelebaran, pelapisan ulang aspal dan perbaikan geometrinya," kata Menteri Basuki.

Berdasarkan laporan sementara, bencana tanah longsor di Kecamatan Serasan terjadi di 7 titik mengakibatkan 32 orang meninggal, 21 orang hilang, terdampak 37 rumah, dengan jumlah pengungsi 1.586 orang.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto, Staf Ahli Menteri PUPR RI Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Kepala BPJN Kepulauan Riau Stanley dan Kepala BWS Sumatera IV Daniel (*)