TIMES BLITAR, JAKARTA – Amerika Serikat, Inggris menjadi penyebab gagalnya resolusi gencatan senjata yang seharusnya diadopsi Dewan Keamanan (DK) PBB pada sidang darurat, Sabtu (9/12/2023) dini hari tadi.

Prancis juga tidak seiring di meja Dewan Keamanan PBB  ketika mereka mengadakan sidang darurat mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina.

Amerika Serikat memveto permintaan Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan dalam perang antara Israel dan kelompok Palestina Hamas di Gaza.

Tiga belas anggota Dewan Keamanan memberikan suara mendukung rancangan resolusi singkat, yang diajukan oleh Uni Emirat Arab pada hari Jumat, sementara Inggris abstain.

Resolusi tersebut, yang disponsori bersama oleh hampir 100 negara anggota PBB di dunia, telah mendapat dukungan 13 dari 15 anggota  Dewan Keamanan PBB.

Inggris yang juga sama-sama seperti AS sebagai anggota tetap Dewan Keamanan yang juga mempunyai hak veto, namun kali ini memilih abstain.

Rancangan resolusi tersebut menyerukan semua pihak yang berkonflik untuk mematuhi hukum internasional, khususnya perlindungan warga sipil, menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan kepada dewan mengenai pelaksanaan gencatan senjata.

Uni Emirat Arab (UEA) yang memperkenalkan rancangan tersebut mengatakan, pihaknya berupaya menyelesaikan resolusi tersebut secepatnya karena meningkatnya jumlah korban tewas selama perang 63 hari tersebut.

Tapi dengan pongahnya, AS menentang resolusi gencatan senjata itu, dan mereka memvetonya saat Dewan Keamanan PBB itu bersidang.

Alasan AS bahwa seruan untuk segera melakukan gencatan senjata tidak realistis dan akan menjadi resep untuk bencana.

Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat Jumat pagi waktu New York atau Sabtu dini hari tadi untuk membahas situasi bencana di Gaza, emenyusul surat mendesak dari Sekjen PBB, António Guterres yang  Rabu lalu.

Surat Sekjen PBB itu adalah salah satu alat paling ampuh yang dimilikinya, yang mendesak Badan Keamanan PBB  untuk membantu mengakhiri pembantaian di wilayah Gaza yang dilanda perang tmelalui gencatan senjata kemanusiaan yang langgeng. 

"AS mempunyai itikad baik terhadap perjanjian tersebut," kata Wakil perwakilan tetap, Robert A. Wood.

Wood mengatakan itikad itu sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan peluang pembebasan sandera dan lebih banyak bantuan untuk mencapai Gaza.

"Namun sayangnya, hampir semua rekomendasi kami diabaikan yang mengarah pada resolusi yang tidak seimbang dan tidak sesuai kenyataan sehingga tidak akan memberikan kemajuan yang nyata dalam hal apa pun. Jadi, dengan menyesal kami tidak dapat mendukungnya," kata Wood.

Dia mengatakan, AS masih tidak mengerti mengapa para pembuat resolusi menolak untuk memasukkan kata-kata yang mengecam serangan  Hamas yang mengerikan terhadap Israel, pada tanggal 7 Oktober.

Sementara itu Inggris abstain dalam sidang saat membahas resolusi gencatan senjata di Gaza itu.

Duta Besarnya di Dewan Keamanan PBB, Barbara Woodward mengatakan, negaranya tidak bisa memberikan suara mendukung resolusi yang gagal untuk mengutuk kekejaman yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil Israel yang tidak bersalah pada tanggal 7 Oktober.

"Menyerukan gencatan senjata mengabaikan fakta bahwa Hamas telah melakukan aksi teror dan masih menyandera warga sipil,” katanya.

Karena itu ia menekankan, bahwa Israel harus mampu mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh Hamas dan perlu melakukannya dengan cara yang bisa dilakukan, dengan mematuhi hukum humaniter internasional.

Woodward menegaskan kembali pentingnya upaya yang bermakna menuju solusi dua negara yang memberikan kenegaraan bagi Palestina, keamanan bagi Israel, dan perdamaian bagi kedua belah pihak.

Perwakilan Tetap Prancis,  Nicolas de Reviere mengatakan, tindakan Sekjen PBB itu benar dalam meningkatkan kewaspadaan atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.

“Karena alasan inilah Perancis mendukung resolusi ini dan karena alasan itulah kami memohon gencatan senjata kemanusiaan segera dan abadi," tambahnya. 

"Bagi kami, kami tidak melihat adanya kontradiksi dalam perang melawan terorisme dan perlindungan warga sipil, dengan menghormati hukum kemanusiaan internasional,” katanya, seraya menambahkan pihaknya berharap Dewan ini pada akhirnya bisa mengutuk tindakan serangan Hamas dan serangan kelompok teroris lainnya pada 7 Oktober.

“Sayangnya sekali lagi, Dewan ini gagal. Dengan kurangnya persatuan dan penolakan untuk sungguh-sungguh melakukan perundingan dalam melakukan hal ini, krisis di Gaza semakin buruk dan berisiko meluas," katanya.

Sementara itu Dmitriy Polyanskiy, perwakilan Rusia di DK PBB mengatakan, diplomasi AS meninggalkan dunia yang hangus.

Dia mengatakan, jika gencatan senjata segera dihalangi lagi oleh AS, bagaimana negara tersebut bisa memandang mata mitra-mitranya?.

Ia meminta AS untuk membuat pilihan yang tepat dan mendukung tuntutan diakhirinya kekerasan.

Berbicara sebelum pemungutan suara, perwakilan UEA mengatakan setidaknya 97 Negara Anggota telah bersama-sama mensponsori resolusi mereka. "Tujuannya jelas – gencatan senjata kemanusiaan segera," kata mereka.

"Menyelamatkan nyawa saat ini harus menggantikan semua pertimbangan lainnya," kata mereka

Namun veto Amerika Serikat dan abstainnya Inggris telah menjadi penyebab gagalnya resolusi gencatan senjata yang seharusnya diadopsi Dewan Keamanan (DK) PBB pada sidang darurat, Sabtu (9/12/2023) dini hari tadi. (*)