TIMES BLITAR, JAKARTA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menilai kondisi kebebasan pers di Indonesia semakin memburuk pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah tekanan ekosistem media dan derasnya disinformasi, jurnalisme tetap bertahan sebagai kontrol sosial, meski menghadapi ancaman yang kian nyata.

Sepanjang 2025, AJI mencatat 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis, baik di lapangan maupun di ruang redaksi. Bentuk kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, serangan digital, intimidasi aparat, hingga gugatan hukum.

“Intervensi terhadap ruang redaksi meningkat dan cenderung dinormalisasi, mulai dari permintaan penghapusan berita hingga larangan meliput isu tertentu,” kata Ketua AJI Indonesia, Nany Afrida, dalam Konferensi Pers Catatan Awal Tahun 2026, Selasa (14/1/2026).

AJI mencatat, dari 31 kasus kekerasan fisik terhadap jurnalis, 21 kasus melibatkan aparat kepolisian, mayoritas terjadi saat peliputan demonstrasi. Minimnya penegakan hukum dinilai memperparah situasi dan memicu impunitas.

Serangan digital menjadi bentuk kekerasan terbesar kedua dengan 29 kasus, tertinggi dalam 12 tahun terakhir. Serangan tersebut antara lain berupa DDoS terhadap media daring, pembekuan akun media sosial, hingga pola baru berupa order fiktif yang menyasar kantor media. Selain itu, tujuh jurnalis menjadi korban doxxing, impersonasi, dan peretasan akun.

AJI juga mencatat 22 kasus teror dan intimidasi, termasuk pengiriman kepala babi ke ruang redaksi Tempo. Tekanan lain berupa pelarangan liputan, perusakan alat kerja, hingga praktik swasensor akibat tekanan eksternal turut mewarnai tahun 2025.

Kekerasan terhadap jurnalis terjadi di berbagai daerah, dari Jakarta hingga Sorong, Aceh, Medan, Bali, dan Makassar. Eskalasi tertinggi terjadi saat peliputan gelombang unjuk rasa pada Agustus–September 2025, ketika jurnalis yang merekam tindakan represif aparat justru menjadi sasaran.

Selain kekerasan, ancaman ekonomi juga meningkat. Sepanjang 2025, 549 jurnalis melapor mengalami PHK, naik signifikan dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini dinilai mempersempit ruang publik dan mendorong meluasnya praktik swasensor.(*)

Catatan lengkap AJI Indonesia dapat diakses melalui bit.ly/Catahu_AJI.