TIMES BLITAR, CIANJUR – Komitmen mempercepat pembangunan jalan tol yang menghubungkan Sukabumi - Ciranjang (Cianjur) - Padalarang (Bandung Barat) kembali ditegaskan dalam kunjungan kerja DPRD Cianjur ke instansi pengelola jalan tol. 

Dalam pertemuan khusus tersebut, pimpinan DPRD Cianjur menyampaikan secara langsung dukungan penuh agar proyek strategis ini segera direalisasikan secepatnya. 

Salah satu tujuannya adalah memangkas waktu tempuh antara Cianjur dan Bandung menjadi hanya satu jam dari sebelumnya yang bisa memakan waktu lebih dari dua jam.

Di mana pembangunan jalan tol ini akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama bakal menghubungkan Sukabumi ke Ciranjang (Cianjur), disusul tahap kedua dari Ciranjang ke Padalarang (Bandung Barat). 

Jalan bebas hambatan ini diproyeksikan menjadi jalur alternatif yang menghubungkan wilayah selatan Jawa Barat dengan jalur tengah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap jalur nasional yang selama ini dikenal padat dan rawan kemacetan.

"Bayangkan jika jalan tol ini selesai, dari Cianjur ke Bandung cukup satu jam saja. Ini akan membawa perubahan besar terhadap pergerakan ekonomi masyarakat," ujar Ketua DPRD Cianjur, Hj. Metty Triantika, dalam keterangan yang diterima TIMES Indonesia, Jumat (11/7/2025).

Lebih jauh dia menilai kehadiran jalan tol akan membuka peluang baru, termasuk percepatan distribusi hasil pertanian dan produk UMKM dari wilayah selatan ke pasar-pasar besar di Bandung maupun Jakarta.

Selain manfaat jangka pendek lanjut Metty, pembangunan ini juga dinilai akan berdampak besar dalam jangka panjang, khususnya terhadap pengembangan kawasan Cianjur bagian barat dan selatan. 

Daerah seperti Ciranjang, Haurwangi, dan Bojongpicung diproyeksikan akan tumbuh menjadi pusat-pusat ekonomi baru yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pariwisata di wilayah Jawa Barat.

Lebih jauh ditegaskan Metty bahwa proses pembangunan jalan tol akan terus dikawal agar tetap berada dalam koridor hukum, serta memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. 

Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dianggap sangat krusial untuk mencegah kendala di lapangan, termasuk urusan pembebasan lahan dan penyuluhan kepada masyarakat terdampak.

"Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi jembatan menuju masa depan Cianjur yang lebih terhubung dan sejahtera. Kami siap memastikan proyek ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat," tandasnya. (*)