TIMES BLITAR, JAKARTA – Berbagai elemen masyarakat melakukan demo di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa hari ini. Salah satu tuntutannya adalah agar kebijakan tunjangan yang didapatkan oleh wakil rakyat tersebut dibatalkan sebab tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. 

Yang cukup menarik dalam demo tersebut adalah, pelajar SMA dan SMK turut turun ke jalan dan bergabung dengan masyarakat sipil dan para mahasiswa. Aksi mereka pun menuai atensi dan respon positif dan negatif dari publik. 

Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Syaifudin mengatakan, fenomena ini menunjukkan adanya perluasan partisipasi politik di kalangan usia muda. Secara teori, hal ini dapat dikaitkan dengan proses sosialisasi politik, di mana remaja mulai mengenal isu publik, membentuk identitas kolektif, dan mengekspresikan posisi sosialnya. 

Namun, kata dia, ada juga dimensi kontagion kolektif yang lazim terjadi pada usia remaja, karena identitas mereka masih cair dan mudah dipengaruhi oleh kelompok sebaya. Dengan kata lain, aksi pelajar ini adalah gejala ambivalen. 

"Sebagian memang ikut-ikutan sebagai ekspresi solidaritas atau tren. Sebagian lain sudah memiliki kesadaran politik dasar, meskipun masih bersifat emosional dan belum matang secara analitis," katanya kepada TIMES Indonesia, Jumat (29/8/2025).

Menurutnya, pelajar bukan aktor politik yang sepenuhnya rasional, tetapi mereka adalah kelompok sosial yang sensitif terhadap ketidakadilan. Akses media sosial mempercepat proses kesadaran ini. Isu-isu politik dikemas dalam bentuk meme, video singkat, dan narasi emosional yang mudah dicerna. 

"Inilah yang disebut para sosiolog sebagai politik mediatik, di mana partisipasi politik dipicu oleh paparan media, bukan melalui jalur formal pendidikan politik," jelasnya.

"Jadi, fenomena ini tidak bisa direduksi hanya sebagai ikut-ikutan. Ia adalah campuran antara kesadaran politik awal dan pencarian identitas sosial. Bagi banyak pelajar, ikut demo menjadi cara menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri," imbuhnya. 

Sinyal Sosial

Syaifudin menyampaikan, atas fenomena ini, alih-alih merespons dengan represi, pemerintah perlu melihat ini sebagai sinyal sosial. Dimana ada defisit ruang partisipasi bagi anak muda, sehingga mereka menyalurkan aspirasi melalui jalanan. 

"Lalu ada krisis kepercayaan terhadap institusi pendidikan formal, karena sekolah dianggap tidak memberi ruang kritis, dan hanya ruang disiplin. Kemudian ada kesenjangan komunikasi politik antara generasi muda dengan elite negara," katanya. 

Maka, kata dia, langkah yang lebih konstruktif bagi pemerintah adalah membuka kanal partisipasi politik yang ramah remaja seperti misalnya forum dialog pelajar, musyawarah pelajar tingkat nasional hingga daerah. 

"Kemudian memperkuat literasi politik di sekolah melalui kurikulum yang tidak hanya menghafal Pancasila, tapi mengajak diskusi kritis tentang isu aktual. Lalu mengurangi pendekatan represif karena justru akan memperkuat perlawanan dan mempercepat radikalisasi solidaritas pelajar," ujarnya. (*)